Bobol Dua Toko di Jakenan Pati, Kawanan Maling Gasak Rokok dan Uang Tunai

Bobol Dua Toko di Jakenan, Kawanan Maling Gasak Rokok dan Uang Tunai

KAAPNEWS.COM - KILAS KRIMINAL, Kawanan maling satroni Dua toko di Desa Dukuhmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Jakenan AKP M Suyatno mengungkapkan, peristiwa itu diketahui korban pada hari Jumat, tanggal 29 maret 2019 sekira pukul 07.30 WIB.

"Akibat kejadian itu, pemilik toko kehilangan rokok merk Gudang Garam ( kurang lebih 30 bal) rokok merk Djarum (kurang lebih 17 bal), serta uang tunai Rp. 25.200.00,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), ungkapnya lagi.

Kronologis kejadian, Pada hari jum'at, tanggal 29 maret 2019 sekira pukul 07. 30 WIB, pada saat pelapor mendapati pintu-pintu toko dan mini Market tersebut dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan kemudian pelapor mengecek bersama saksi 1 dan saksi 2 mengecek barang-barang di toko dan mini Market tersebut dan melihat beberapa rokok yang berada di etalase, uang di laci kasir dan CCTV cam Recorder sudah tidak ada / telah diambil orang sehingga kerugian yang dialami kurang lebih Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jakenan untuk proses tindak lanjut," pungkasnya. (KAAPnews).

Kunjungi Pati, Komisi V DPR RI Komitmen Bakal Normalisasi Total Sungai Juwana

Kunjungi Pati, Komisi V DPR RI Komitmen Bakal Normalisasi Total Sungai Juwana

KAAPNEWS.COM - Kota, Selasa siang (19/3), Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pati dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Pati.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto bersama dengan jajarannya.

Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Komisi V, atas respon surat yang ditujukan kepada Presiden RI.

Haryanto juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi yang ada di Kabupaten Pati, khususnya permasalahan yang menjadi kewenangan ada pusat, namun dampaknya di Pati, yakni normalisasi sungai Juwana.

Apabila musim hujan, terjadi kebanjiran, dan apabila kemarau akan terjadi kekeringan.

"Semua ini terjadi disebabkan salah satunya karena dilalui bantaran sungai Juwana yang panjangnya mencapai 61 km mulai dari hulu sampai dengan hilir. Memang beberapa kali dilakukan alokasi normalisasi sungai Juwana, namun tidak bisa tuntas", paparnya.

Pihaknya melanjutkan bahwa ini merupakan tantangan besar, tidak hanya Kabupaten Pati namun juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pemilik wewenang, sebab pemerintah daerah memang tidak mampu untuk mengatasinya, meski dari pusat sudah ada DED nya.

"Apabila normalisasi sungai ini bisa tuntas, itu bisa menyelesaikan rawa - rawa di sekitar bantaran sungai Juwana yang selama ini belum teratas, dan jumlahnya cukup lumayan, ada kurang lebih 8.000 hektar oleh sebabnya air tidak bisa mengalir", imbuhnya.

Pihaknya berharap agar tidak 40 milyar saja yang digelontorkan, namun juga ada tindak lanjutnya di tahun 2020.

Selain itu, Bupati Haryanto juga ingin, di anggaran perubahan 2019 nanti ada perhatian, sebab penyelesaian permasalahan ini merupakan kebutuhan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan bahwa pihaknya merespon baik undangan Bupati Pati, sehingga ketika datang ke Pati, pihaknya mengentahui bahwa masyarakat Pati mendambakan normalisasi sungai Juwana.

"Bahasan terkait normalisasi sungai Juwana ini sejak dari tahun 2016 hingga 2018 belum ada hasil. Dan di tahun 2019 ini, sudah kita anggarkan sebesar 40 milyar. Insyaallah sudah lelang, dan bulan depan sudah mulai bisa dikerjakan", paparnya.

Dengan datang berkunjung langsung ke Pati, merupakan wujud kepedulian dari Komisi V DPR RI iki kepada masyarakat Pati.

Pihaknya menegaskan bahwa program normalisasi sungai Juwana ini benar - benar akan dikawal sekaligus diajukan di tahun 2020 akan dianggarkan total serta bertahap.

"Terkait masalah penambatan, itu di muaranya itu kan ada kapal - kapal nambat, nah itu wewenang di komisi IV, kita akan menyampaikan kepada komisi IV untuk memanggil kementriannya terkait masalah penambatan ini", pungkasnya. (kp/ humas).

Lantik 61 Kades, ini Wejangan Bupati Pati

Lantik 61 Kades, ini Wejangan Bupati Pati

KAAPNEWS.COM - Kota, Sebanyak 61 kades yang terdiri dari 21 kades petahana dan 40 kades baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Pati Haryanto. Penuh suka cita para kades terpilih ini membawa serta keluarga dan sanak saudaranya berbondong - bondong datang di Pendopo Kabupaten Pati.

Pelantikan dilaksanakan hari ini, Sabtu (16/3) bertempat di Pendopo Kabupaten Pati. Pelantikan dan sumpah jabatan kepala desa terpilih ini merupakan hasil pilkades serentak tahap dua yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 lalu.

Bupati Pati Haryanto dalam sambutan dan arahannya menyampaikan selamat bagi kades petahana yang berhasil terpilih menjadi kades kembali. Sebab dari jumlah petahana sebanyak 21 tersebut, ada yang sampai 3 kali tampil, ada yang 1 kali tampil berhenti dan tampil kembali. Semua yang terpilih kembali tersebut atas kepercayaan dari masyarakat.

"Jika kita hitung proses pemilihan hingga hari ini dilantik membutuhkan waktu 3 bulan 1 hari. Memang lebih 1 hari, namun sesuai peraturan perundang undangan, hal tersebut tidak menyalahi aturan. Selain itu, memang ini waktu yang tepat sebab harus menunggu kades sebelumnya yang masa jabatannya selesai," ungkap Bupati.

Haryanto juga mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara pilkades serentak yang berjalan dengan aman, nyaman dan tidak terjadi permasalahan berat hingga proses pelantikan hari ini.
"Kalaupun terjadi letupan - letupan masalah kecil, itu hal yang wajar. Sebab dalam setiap momen pesta demokrasi, apa yang ada di pikiran calon, pasti pikiran untuk menang. Jadi ketika calon tersebut mendapat kegagalan, pasti belum dapat menerima dengan lapang dada," beber Haryanto.

Usai dilantik, Bupati mengingatkan kades mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi. "Beberapa waktu lalu, saya telah memberi bekal bagi kades yang memang mempunyai latar belakang berbeda - beda, mulai dari pedagang, petani, perantauan dan lain - lain. Minimal para kades paham proses anggaran, paham membuat APBDes, maupun paham posisinya setelah menjadi kades," jelasnya.

Haryanto mengimbau, setelah menjadi kades jangan malu bertanya kepada bawahannya, seperti sekretaris maupun perangkat desa yang lain. Jangan sampai karena adanya rasa malu ini, malah justu membentak - bentak bawahannya. Sebab, memang wajar karena tidak ada pendidikan khusus terkait kades, namun tiba - tiba berhasil lolos menjadi pemimpin di desa.

Di akhir sambutannya Bupati mengatakan agar kades mampu menggunakan dana desa sesuai kebutuhan desa.
"Manfaatkan dana desa, ADD, dana pemberdayaan yang telah kita gelontorkan ke desa. Selain itu bagi kades terpilih, jangan hanya memimpin rakyat yang dulu memilihnya saja, tapi harus bisa memimpin dan mengayomi masyarakat satu desa penuh, jangan sampai membeda - bedakan," tegas Bupati. (Kp/ Humas).

Bupati Haryanto : Semua Pajak Bakal Kembali Kepada Masyarakat

Bupati Haryanto : Semua Pajak Bakal Kembali Kepada Masyarakat

KAAPNEWS.COM - Kota, Bupati Pati Haryanto memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat membayar kewajibannya. Karena itu pula, menurutnya, tidak salah apabila pihaknya mengundang para wajib pajak yang disiplin agar mendapat apresiasi. Hal itu dikemukakan Bupati Pati Haryanto saat menghadiri Hari Panutan Pajak serta Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 Secara e - Filling di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/3).

Acara ini dihadiri pula oleh Sekda Pati, Forkompimda, Kepala BPKAD Pati, Kepala KPP Pratama Pati, Pimpinan Bank Jateng Cabang Pati, para Camat, para Notaris dan PPAT, serta para Kades yang PBB nya lunas sampai dengan 12 Maret 2019.

"Sebab kalau kita mengerti dan pahami, pendapatan negara, sebenarnya masih bertumpu pada pajak. Pendapatan negara itu ada Rp 2.165 T, dan dari pajak itu sebesar Rp 1.786 T. Itu kan berarti yang di luar pajak hanya Rp 378 T", paparnya.

Kegiatan Hari Panutan Pajak tersebut kemudian diselingi dengan pemberian apresiasi bagi pengusaha yang tertib pajak, serta kades yang tertib dan lunas PBB nya.

Haryanto menegaskan bahwa, meskipun sampai saat ini negara masih bertumpu pada pajak, namun seluruhnya akan kembali kepada masyarakat.

"Kalau tidak percaya, saya hitungkan, pada akhirnya kembali kepada masyarakat dan kembali kepada desa. Ternyata pajak itu tidak kemana - mana", terang Bupati.

Jadi, lanjutnya, di Kabupaten Pati dana yang telah digelontorkan untuk desa baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, sebesar Rp 749 Milyar 671 juta. Padahal APBD Pati itu hanya sekitar 2,7 T sedangkan untuk gaji pegawai saja sudah 1,3 T. Berarti cenderung lebih banyak digelontorkan ke desa", tegasnya.

Haryanto pun menyampaikan bahwa, mulai dari pihaknya, Forkompimda, para pejabat, notaris dan pengusaha merupakan garda terdepan dalam pajak.

Sementara itu, Kepala BPKAD Turi Atmoko menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memotivasi para wajib pajak untuk dapat segera membayar pajak dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo.

Ia menambahkan bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 dilakukan melalui e - Filling. Tujuannya adalah, untuk peningkatan capaian realisasi pajak daerah agar tercapai moto : pajak lunas pembangunan lancar", jelasnya.

Turi juga menjelaskan bahwa untuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018, transaksinya sudah dilaksanakan secara non tunai. "Artinya sejak Januari 2018, pembayaran dan penerimaan pajak untuk daerah seluruhnya sudah terlayani secara online full house to house, bekerjasama dengan Bank Jateng Pati melalui aplikasi Pajak e - Go, e - PBB, e -BPT, dan e - BPHTB", terangnya.

Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah, retribusi pasar, retribusi rusunawa, retribusi menara, retribusi pemakaian kekayaan daerah, menurut Turi, juga sudah dilakukan secara online. "Sudah house to house untuk melayani masyarakat sejak tanggal 23 Februari 2019 dan telah dilakukan melalui aplikasi Satrio Pasar dan aplikasi Simpatik", pungkasnya. (kp/ humas).

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

800an Kapal Merapat di Juwana, Wabup Minta Faktor Ini Perlu Diwaspadai

800an Kapal Merapat di Juwana, Wabup Minta Faktor Ini Perlu Diwaspadai

KAAPNEWS.COM - Juwana, Simulasi pemadaman ketika terjadi kebakaran kapal mengawali agenda koordinasi antar instansi terkait Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, bersama Kapolres Pati, Dandim 0718/ Pati, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo yang disaksikan oleh instansi terkait dan sejumlah nelayan yang hadir pada Selasa siang (12/3), bertempat di TPI Bajomulyo Kecamatan Juwana, Pati.

Kepala BPBD Pati, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Kepala Satpol Air Polres Pati, Kapolsek Juwana, Danramil, Kepala TPI Unit 1 dan Unit 2 Juwana, Camat Juwana, serta sejumlah elemen masyarakat dan para nelayan dari lingkungan Juwana dan Banyutowo, juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menyampaikan bahwa di Kabupaten Pati ini, salah satu bidang yang menonjol adalah sektor perikanan, yang dibagi menjadi perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Ia mengungkapkan di Juwana ini, sektor paling utama adalah perikanan tangkap.

"Jadi memang sektor inilah yang menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat Pati. Dan kita tahu bahwa di Juwana ini, kapal - kapal yang diatas 30 gt ini jumlahnya sudah sangat banyak sekali, yakni mencapai lebih dari 800 kapal", paparnya.

Hal tersebut tentunya menimbulkan banyak dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif lainnya yakni terkait kedisiplinan dalam pengelolaan maupun perbaikan sehingga dapat mengakibatkan bencana kebakaran. Hal ini tentunya, menjadi momok bagi selain bagi para nelayan, juga bagi para pemilik kapal.

"Idealnya, kalau kita memperbaiki kapal, itu di posisi - posisi di dok. Tetapi juga mesti kita sadari bahwa di sini, dok belum ada banyak. Dan yang mengkhawatirkan adalah, kebakaran kapal tersebut, tidak hanya di satu kapal saja, namun dapat merambat di kapal - kapal tetangga", tegasnya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Saptiwi Mumpuni mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah silaturrahim antar elemen, untuk menjaga persatuan dan mempererat persaudaraan. Dengan persatuan dan persaudaraan yang kuat, maka akan mudah untuk saling bersinergi demi mencapai tujuan bersama.

"Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 8 tahun 2018, tentang pelabuhan perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mulai melakukan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan", jelasnya.

Dia melanjutkan, fungsi pemerintahan yaitu untuk melakukan pengaturan, pembinaan pengendalian, pengawasan serta keamanan ditambah keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan.

"Sedangkan fungsi perusahaan, yaitu melakukan pengusahaan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal perikanan maupun jasa terkait lainnya di pelabuhan", pungkasnya. (kp/ humas).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

Wabup Safin Minta Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat Harus Meningkat

[caption id="attachment_427" align="aligncenter" width="601"] Wabup Safin Minta Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat Harus Meningkat[/caption]

KAAPnews.com - Kota, Pelayanan kesehatan oleh tenaga medis pemerintah, perlu menjadi prioritas. Seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Patu Saiful Arifin (Safin) saat membuka kegiatan Workshop Akreditasi UPTD Labkesda Pati. Pada acara yang bertempat di Hotel Safin pada 11-13 Maret 2019 ini, Safin mengatakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati perlu ditingkatkan kembali. Ia menekankan, komitmen untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pati menjadi nomor satu.

"Kami berkomitmen pelayanan adalah nomor satu. Jadi kalau bisa bagaimana pelayanan rumah sakit harus seperti pelayanan di hotel berbintang. Kita punya gedung yang bagus dan fasilitas tetapi SDM nya tidak bagus bisa menjadi pengaruh yang sangat besar", tegasnya dihadapan Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran Labkesda Pati.

Safin berharap dengan akreditasi ini bukan hanya menargetkan nilai yang baik, tetapi bagaimana outputnya bisa melayani pasien dengan baik dan melakukan pekerjaan itu tidak berat atau merasa terbebani dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten
Pati.

Sri Pudji lestariningsih Kepala UPTD Labkesda Pati mengatakan, workshop ini dilakukan menuju akreditasi di tahun 2019. Tujuan penyelenggaraan workshop ini adalah persiapan akreditasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pimpinan staf dan para labkes dengan di dalamnya adalah penggalangan komitmen dan pembentukan tim akreditasi.

"Workshop standar manajemen labkes bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas labkes tentang standar manajemen labkes serta meningkatkan akses pelayanan labkes kesehatan yang bermutu dan berkualitas berkomitmen bersama untuk mencapai akreditasi", pungkasnya. (KP/ Dok Humas)

Angka Kemiskinan Turun Signifikan, Pemkab Pati Desak Tiap Kecamatan Lakukan Hal Ini

[caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="600"] Angka Kemiskinan Turun Signifikan, Pemkab Pati Desak Tiap Kecamatan Lakukan Hal Ini[/caption]

KAAPnews.com - Kota, Berhasil dalam menekan angka kemiskinan hingga tinggal 9,90 %, Pemkab Pati tak lantas puas. Kini Pemkab justru kian getol mendesak tiap kecamatan untuk memetakan penduduk miskin di wilayahnya masing-masing.

"Kami minta masing - masing kecamatan untuk memetakan dari 9,90% tersebut ada berapa sih di desanya. Sehingga dengan pemetaan dan pendataan yang tepat diharapkan program-program seperti UMKM, bedah rumah, dan lainnya dapat dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan. Sebab kebutuhan masing-masing tidak sama tak bisa disamaratakan", ujar Bupati Pati Haryanto, Senin (11/3), di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, pada acara Forum Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan rancangan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Pati tahun 2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Sekda Pati, Forkopimda, Kepala Bappeda sebagai leading sektor, Kepala OPD, Camat, delegasi kecamatan serta instansi lain yang terkait.

Kepala Bappeda Pati Pujo Winarno menyampaikan bahwa, maksud dan tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini yaitu, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

"Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah yang dengan tupoksi. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencakup optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah", jelasnya.

Bupati Pati Haryanto menambahkan bahwa agenda - agenda semacam ini, memang harus dilalui. Mulai dari proses penganggaran, hingga tahapan - tahapannya, harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

"Mulai musrenbang tingkat desa, kecamatan dan berbagai usulan yang disampailan kepada kami maupun Bappeda, apa yang dianggarkan memang harus melalui tahapan - tahapan, dan tidak serta merta muncul begitu saja. Terlebih dengan sistem yang sudah kita laksanakan hampir 3 tahun ini, yaitu e - planning dan e - budgeting", jelasnya.

Bupati melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh kepala Bappeda bahwa penganggaran ketika pihaknya menjabat di periode pertama kepemimpinan hingga berlanjut di periode kedua saat ini, penganggaran tersebut menimbulkan dampak positif ketika telah dilaksanakan di lapangan.

"Ada dampak di angka kemiskinan, tingkat pengangguran, juga peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita perhatikan, menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Mulai dari tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 14, 44% hingga saat ini menjadi 9,90%, itu bukanlah hal yang mudah, dan berbagai program telah kita lakukan", tegasnya.

Program yang dimaksud bupati yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, UMKM dan lain - lain. Sehingga dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program tersebut, angka kemiskinan dapat menurun yakni di bawah standar Jawa Tengah, namun di atas tingkat nasional. (KP/ dok Humas)

Millennial Road Safety Festival di Pati, Dari Senam Massal, Freestyle Hingga Aksi Pocil

Millennial Road Safety Festival di Pati, Dari Senam Massal, Freestyle Hingga Aksi Pocil

KAAPNEWS.COM - Kota, Kampanye pentingnya safety riding bertajuk "Millennial Road Safety Festival" dipusatkan di Alun-alun Simpang Lima Pati pada Minggu (11/3) disaksikan langsung oleh Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono beserta Forkompinda Pati.

Berbagai rangkaian kegiatan digelar untuk memeriahkan even yang menyasar kaum milenial di Pati. Dimulai dengan jalan santai, senam massal, freestyle dan aksi polisi cilik (pocil) turut memeriahkan acara yang diadakan untuk mendeklarasikan Millennial Road Safety.

Bupati Pati Haryanto sangat mengapreasi kegiatan Millenial Road Safety Festival yang digelar di Kabupaten Pati. Di kesempatan ini Bupati mengajak masyarakat Pati untuk mengutamakan keselamatan, ketertiban dan disiplin dalam berlalu lintas, khususnya generasi milenial.

Dengan digelarnya kegiatan ini, Bupati berharap dapat mewujudkan generasi milenial serta komunitas motor yang mengerti tentang tertib berlalu lintas serta bisa tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Tak lupa di kesempatan ini Bupati juga berharap agar Pemilu 2019 yang diselenggarakan 17 April nanti bisa berjalan dengan adil, tentram, lancar dan damai.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres beserta jajarannya yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

"Event semacam ini tidak lain adalah agar mengedukasi masyarakat Kabupaten Pati sehingga kecelakaan bisa terkurangi barang tentu generasi penerus kita hidupnya bisa sehat, aman dan sejahtera," pungkasnya. (KP/ hms).

Alun-alun Pati Jadi Lautan Hijau, Bupati Apresiasi Kiprah Organisasi ini ke Pemerintah

Alun-alun Pati Jadi Lautan Hijau, Bupati Apresiasi Kiprah Organisasi ini ke Pemerintah

KAAPNEWS.COM - Kota, Jalanan Alun - Alun Pati berubah menjadi hijau dan putih. Hijau dan putih ini lantaran berkumpulnya para Muslimat NU se - Kabupaten Pati. Kamis pagi (7/3).

Tak kurang dari 5.000 peserta hadir pada kegiatan jalan sehat Muslimat NU Kabupaten Pati dalam rangka Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU Ke - 73.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Forkompimda, OPD, Komisi D DPRD Pati, Kasatlantas Polres Pati, PAC dan ranting Muslimat NU se - Kabupaten Pati.

Harlah dengan tema Khidmah Muslimat NU Jaga Aswaja Teguhkan Bangsa diikuti dengan antusias oleh para peserta.

Tak hanya jalan sehat saja, namun berbagai hadiah atau doorprize pun disediakan dalam kegiatan tersebut. Tak ketinggalan, usai jalan sehat, juga dilaksanakan doa dan tahlil.

Pimpinan Cabang Muslimat NU Umi Hani mengatakan bahwa di usia yang sudah ke-73 ini, para Muslimat NU mampu menganalisa serta mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik dan maju.

Ia pun mengaku Muslimat NU menolak dengan tegas, hoax, fitnah dan ghibah yang dapat memecah belah bangsa.

"Muslimat NU diharapkan dapat menjadi mar'atun sholihah. Bisa memberi keteladanan bagi masyarakat kabupaten Pati. Mampu mewujudkan dan merealisasikan anti ghibah, fitnah serta menolak hoax", tegasnya.

Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu acara yang luar biasa.

"Oleh karena itu, jika kegiatan ini mengambil tema tersebut, menurut saya sudah harmonis dan selaras dengan organisasi Muslimat NU ini", terang Bupati.

Di usia 73 ini, tentunya sudah banyak kiprah dan jasa yang telah dikerjakan untuk bangsa.

"Bahwa dari dulu, NU, Muslimat dan seterusnya ini selalu mendukung program pemerintah daerah, provinsi maupun pusat di usia hingga 73 tahun ini. Juga, di usia yang tidak muda ini, sudah banyak yang diperbuat demi kemajuan bangsa dan negara", jelas Haryanto.

Bupati Pati juga berharap, bahwa apa yang telah dikerjakan Muslimat NU agar selalu dipertahankan dan dijaga. (kp/ hs)