Perusahaan Garmen hingga Industri Logam Bakal Buka Pabrik di Pati

Pati Business Forum 2019 di Muria Ballroom The Safin Hotel, Sabtu (29/6), 

KAAPnews.com - Bisnis, Dalam pelaksanaan Pati Business Forum 2019 di Muria Ballroom The Safin Hotel, Sabtu (29/6), dilaksanakan pula penandatanganan Letter of Intent (LoI) atau Surat Pernyataan Kepeminatan. LoI tersebut berisi pernyataan keberminatan perusahaan untuk berinvestasi di Pati.

Penandatanganan dilakukan Bupati Pati Haryanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pati Sugiyono, dan perwakilan dari enam perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Pati.

Total nilai investasi dari keenam perusahaan tersebut ialah Rp 1,26 triliun. Adapun keenam perusahaan tersebut berikut masing-masing nilai investasinya ialah sebagai berikut. Pertama, PT Kamikita Agro Utama yang bergerak di bidang demplot padi/pertanian. Nilai investasi perusahaan ini ialah Rp 7 miliar.

Kedua, PT Sejin Fashion Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan garmen ini akan berinvestasi dengan nilai Rp 1,2 triliun. Ketiga, PT SGT Bersatu Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang brignettes.

Total nilai investasi perusahaan ini ialah Rp 2 miliar 146 juta. Keempat, PT Soyo Aji Perkasa yanb bergerak di bidang cold storage. Nilai investasi perusahaan ini ialah Rp 15 miliar.

Kelima, CV Jagad Duta Praja. Perusahaan yang mengoperasikan industri barang dari logam alumunium ini akan menginvestasikan Rp 4 miliar. Keenam, CV Cahaya Alam Semesta. Pabrik pengolahan kayu sengon/triplek ini akan menanamkan modal senilai Rp 34 miliar.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, ia menyambut baik para investor yang hendak menanamkan modal di Kabupaten Pati. Ia mengungkapkan, pihaknya senantiasa mempermudah perizinan investasi.

"Jangan sampai investor lari karena pejabat mempersulit perizinan. Dengan adanya investor, lapangan kerja akan terbuka. Tingkat pengangguran akan menurun dan rakyat dapat terpenuhi kebutuhannya," tegasnya.

Menurut Haryanto, sebagai lahan investasi, Pati menawarkan beberapa peluang/keunggulan yang cukup strategis bagi para investor.

"Pertama, saya dan Wakil Bupati welcome terhadap investor. Kami memberi kemudahan perizinan. Kedua, UMR tenaga kerja di Pati relatif terjangkau dibanding daerah lain. Ketiga, kondisi di Pati tergolong kondusif," paparnya.

Peluang berikutnya yang ditawarkan Pati bagi investor ialah harga tanah yang tergolong masih murah dibanding tempat lain.

Haryanto mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Pati, ia juga sudah memimpin sendiri perubahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

"Akan kami tambah luasan untuk industri. Tahun ini masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah)," pungkasnya. (kp/ dok Humas)

Pati Jadi Tuan Rumah Event Otomotif Nasional, Safin Beri Apresiasi

Pati Jadi Tuan Rumah Event Otomotif Nasional, Safin Beri Apresiasi

KAAPnews.com - Kota, Pati untuk kali pertama dipercaya menjadi tuan rumah event besar tingkat nasional kategori jeep "Monster Road" Super Adventure, yang dilaksanakan di halaman Stadion Joyo Kusumo, Sabtu (29/6).

Event yang menampilkan jeep modifikasi bertampilan garang dan lintasan ekstrem ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Saiful Arifin, ditandai dengan mengibarkan bendera pada garis start.

Sebelum diberangkatkan atau dimulainya secara resmi, Wakil Bupati Saiful Arifin berkesempatan memberikan sambutan. Dimana dalam sambutannya Wabup yang juga sebagai penghobi mobil jeep ini mengatakan, Kabupaten Pati saat ini sedang giat- giatnya untuk mendatangkan event atau kegiatan kegiatan yang positif, seperti halnya Monster Road Super Adventure ini.

"Kegiatan seperti ini tentu Pemkab Pati memberikan dukungan, karena walaupun dilihat mengerikan namun kegiatan seperti ini jelas positif. Ini adalah hobi, yang disalurkan secara baik ditempatnya," cetusnya.

Wabup pun menambahkan, Pemkab Pati selain mengadakan event bola dan jeep semacam ini, juga mengadakan Pati Investment Gathering yang mana bertujuan mendatangkan investasi dari luar, agar kegiatan ekonomi juga bisa bergerak di Pati ini.

"Dengan adanya hal hal positif seperti ini, kegiatan menghibur masyarakat Pemkab selalu mendukung. Saya berterima kasih, ini merupakan suatu dukungan untuk Kabupaten Pati," tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat yang turut menyaksikan event ini, agar bersama menjaga kedamaian dan ketertiban.

"Karena tanpa ada kerja sama semua pihak kegiatan seperti ini, tidak bisa berjalan dengan baik. Kita tunjukan Pati bisa menerima tamu tamu dari luar kota dengan ramah dan baik," tutup Safin. (kp/ hms)

Cari Pesebakbola Masa Depan, Pemkab Pati Gelar Kejuaraan ini

Cari Pesebakbola Masa Depan, Pemkab Pati Gelar Kejuaraan ini

KAAPnews.com - Olahraga, Hari ini Sabtu (29 Juni 2019), Wakil Bupati Saiful Arifin membuka secara resmi kejuaraan sepak bola Bupati Cup KU 11 Tahun 2019, yang diselenggarakan di Stadion Joyo Kusumo Pati, 

Sebelum membuka secara resmi, Wabup yang akrab disapa Safin itu berkesempatan memberikan sambutan dihadapan para pemain yang akan bertanding. Ia mengungkapkan,  sepak bola selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Seperti di Kabupaten Pati, olahraga ini memiliki peminat dan penggemar hampir diseluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, usia dan pendidikan. 

"Karena itulah, Pemkab juga terdorong untuk turut memberikan perhatian dengan senantiasa mendukung penyelenggaraan kompetisi-kompetisi sepakbola di Kabupaten Pati," ujarnya.

Menurut Wabup, di tahun 2019 ini sudah ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang mengamanatkan para pimpinan daerah untuk lebih meningkatkan pembinaan persepakbolaan melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi termasuk di kelompok usia dini. 

"Para pemain sepak bola usia muda ini merupakan cikal bakal pemain masa depan untuk 'Persipa' dan juga tim nasional senior kita," ujarnya. 

Tak hanya itu menurut Wabup Saiful Arifin, dimana negara-negara yang kuat kultur sepak bolanya sangat fokus pada pembinaan pemain usia muda. Salah satunya dengan memperbanyak penyelenggaraan kompetisi. Karena itulah, turnamen pemain usia muda harus lebih sering diadakan.

"Permainan sepak bola pada turnamen ini bukan semata- mata tentang bagaimana meraih juara, tetapi juga tentang bagaimana sejak dini anak-anak dikenalkan tentang sepak bola yang riang gembira dan menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam berolahraga," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup menegaskan Pemkab terus berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan kompetisi sepakbola junior. Hal itu, sekaligus sebagai bentuk andil Pemkab dalam mendukung percepatan pembangunan sepak nasional melalui pembinaan pesepakbola usia muda.

"Semoga ke depan akan bermunculan para pesepakbola handal di tingkat nasional bahkan internasional, yang berasal dari Kabupaten Pati," harap Safin. (kp/ hms)

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

2019, Pati Dapat Jatah 65 Ribu PTSL

2019, Pati Dapat Jatah 65 Ribu PTSL

KAAPNEWS.COM - Kota, Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri acara sosialisasi Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, di ruang Pragolo Setda Pati.

Dengan bergantinya tahun dan terselesaikannya pemberkasan program PTSL tahun 2018, BPN Pati dan Bupati Haryanto beserta seluruh Forkompimda Pati, hari ini menghadiri sosialisasi program PTSL 2019 untuk 50 desa calon penerima program PTSL 2019.

"Meski PTSL 2018 belum selesai dibagikan, saat ini sudah disusul dengan program PTSL 2019", ujar Bupati.

Jika pada tahun 2018 Pati mendapatkan 45 ribu, maka pada 2019 Pati mendapatkan sebanyak 65 ribu.

"Ada yang berbeda dengan tahun lalu dimana jumlah desanya lebih banyak, sedangkan tahun ini jumlah desa lebih sedikit namun harus tuntas", imbuhnya.

Di tahun 2023 nanti, semua pensertifikatan di Kabupaten Pati ditargetkan sudah terselesaikan semua sehingga bila mana ada proses hukum terhadap tanah hanya antara pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat. "Tidak seperti saat ini yang mana selama ini masih bersandar pada C desa", lanjut Haryanto.

Akan tetapi perlu disayangkan, karena program yang sangat membantu ini, menurut Bupati, kadang-kadang menyisakan persoalan, permasalahan, yang timbul karena minimnya kepercayaan.

"Perlu diketahui bersama PTSL ini berbeda dengan PRONA, dimana PRONA ini sertifikat masal yang dibiayai pusat lebih banyak, nah kalau PTSL ini, dibiayai sebagian dan sisanya swadaya masyarakat dengan syarat tidak membebani masyarakat", terang Haryanto.

Yang jelas, imbuh Bupati, mengurus sertifikat melalui program PTSL lebih meringankan daripada mengurus secara reguler, di mana bila diurus secara reguler harus membayar BPHTB, PPH dan akan memakan biaya mencapai Rp 2 sampai 3 juta.

Haryanto dalam acara ini pun menghimbau, kepada desa yang masih dipimpin oleh Pj, agar mengajak kepala desa yang baru terpilih untuk turut mengurus dan mensosialisasikan program PTSL ini kepada masyarakatnya, agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan.

Sementara itu, Kepala BPN Pati, Yoyok Anwar Hadi mengatakan bahwa Program PTSL ini dikatakan sistematis lengkap lantaran pemohon selain mendapatkan patok yang akan digunakan sebagai batas, juga harus memfotocopy berkas - berkas dengan lengkap, kemudian melengkapi materai dan mempersiapkan foto copy berkas C desa secara lengkap pula.

"Oleh karena itu, kami memohon bantuan para Kepala Desa, agar program PTSL untuk masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Selain itu, kepala desa juga diharapakan dapat menyiapkan data - data yuridis", pinta Yoyok.

Selain itu, lanjut Yoyok, program PTSL ini memang diperuntukkan untuk pengurusan sertifikat untuk yang pertama kali.

"Karena sifatnya yang pertama kali, jadi untuk mengurus balik nama, pecah sertifikat dan lain - lain pun tidak bisa. Pertama kali yaitu berasal dari C desa ataupun tanah - tanah bengkok pun bisa", imbuhnya. (bp/ dok. humas)

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

Pasangan Diduga Kumpul Kebo, Kembali Terjaring Razia di Margorejo

KAAPNEWS.COM - Margorejo, Polsek Margorejo, hari ini (Selasa, 12 Maret 2019) melaksanakan giat Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) di wilayah Polsek Margorejo dengan sasaran tempat kost.

Dalam giat Ops KYD tersebut, Polsek Margorejo mendata dan mengamankan empat penghuni kost dengan tidak bisa membuktikan buku nikah.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto melalui Kapolsek Margorejo AKP Endah Setianingsih mengungkapkan, "dari hasil Ops KYD telah diketemukan barang bukti berupa 48 botol miras jenis congyang di depan kamar kos tersebut,".

"Kegiatan Ops Kepolisian Yang Ditingkatkan ( KYD ) bertujuan mengantisipasi Pekat khususnya praktek prostitusi terselubung di wilayah Polsek Margorejo. Setelah diadakan pendataan selanjutnya para para penghuni kost dibawa ke Polsek Margorejo untuk dilakukan pembinaan. Para penghuni kost yang diamankan setelah diberikan pembinaan membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kost untuk kegiatan prostitusi, pesta miras atau kegiatan lainnya yang melawan hukum," pungkasnya. (kp ).

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

Dari Hulu ke Hilir, Normalisasi Sungai Juwana Butuh Dana Satu Triliun Lebih

KAAPNEWS.COM - Kota, Sedikitnya Rp 40 milyar dana digelontorkan pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Juwana. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati dan instansi terkait, di Ruang Joyo Kusumo Setda Kabupaten Pati, Selasa (12 Maret 2019).

Hal ini lantaran pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Pati mendapatkan alokasi program normalisasi Sungai Juwana, dengan jumlah anggaran senilai total sebanyak Rp 40 milyar.

Menurut Bupati, untuk teknis dan jadwal pekerjaan, semua dari BBWS, sedangkan Pemkab dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

"Dengan berkumpulnya BBWS, DPU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kades dan instansi terkait dalam Rakor ini, tujuannya tak lain adalah agar pengerukan mulai dari jembatan ke utara ini nanti ada kesepakatan. Disini ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu kita lakukan sosialisasi, agar mereka tahu dari awal, sehingga pengerukan yang akan dilaksanakan pada pertengahan April nanti berjalan lancar tak ada kendala " jelas Bupati.

Bupati menegaskan, hingga kini rencana normalisasi tersebut tidak ada persoalan." Sebab saya sudah pernah menangani beberapa kali, lebih-lebih warga Juwana lebih mudah menurut dalam penanganan persoalan semacam itu " ujarnya.

Sementara itu, untuk wilayah hulu, menurut Haryanto, masih menunggu. "Sebab dana saat ini yang senilai Rp 40 milyar belum bisa mencukupi. Ya seperti kita ketahui bersama, untuk menormalisasi butuh biaya yang besar hingga mencapai Rp 1 triliun lebih", ungkapnya.

Bupati menambahkan, terkait kendala-kendala yang disampaikan BBWS, saat ini sudah menemukan jalan keluar. "Seperti misalnya soal tempat pembuangan material hasil pengerukan yang akhirnya kita arahkan di lahan milik Pemda seluas 7 hektar. Nah bila tak cukup, baru keluar",tegasnya.

Sedangkan untuk penataan kapal, menurut Haryanto, akan digilir. "Baik itu pekerjaan di sebelah barat dahulu atau timur dahulu", lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan BBWS Pemali Juwana Adi Umar Dani mengatakan bahwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker), bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
(PJSA) Pemali Juwana untuk tahun ini akan menormalisasi sungai juwana di pertengahan April. "Untuk lama pekerjaan sendiri kurang lebih tujuh bulan atau hingga akhir tahun 2019", tuturnya.

Dengan anggaran Rp 40 milyar ini, pihaknya akan menormalisasi kurang lebih sepanjang 5 km mulai dari muara hingga jembatan pantura. "Dengan kedalaman pengerukan 4 meter dari keadaan saat ini dan lebar 80-100 meter di lepas tempat pemukiman", imbuhnya.

Ia pun membenarkan, bahwa terkait permasalahan yang dihadapi BBWS, sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah. "Sebagai contoh, pembuangan material akan di buang dilokasi yang akan digunakan kolam tambat kapal milik Pemda Pati seluas 7 hektar, dan bila mana tak cukup akan di tempatkan di tambak lainnya yang sudah ada persetujuan. Untuk permasalahan utama adalah penataan kapal, akan tetapi seperti rencana awal, akan diparkir secara bergilir", jelasnya.

Sekda Pati Suharyono yang juga mengikuti Rakor menegaskan bahwa semua pihak sudah mendukung normalisasi. "Kini hanya perlu ada kordinasi lagi dari BBWS dan DKP. Kalau sudah ada pemenang lelang akan ada sosialisasi lagi dan ada jadwal pekerjaannya juga. Untuk daerah bagian hulu BBWS dapat berkordinasi lagi dalam Musrenbangwil, di mana dalam kegiatan itu akan diusulkan kembali normalisasi Sungai Juwana secara tuntas.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Pati Edy Martanto yang juga hadir berharap agar semua pihak bersinergi.

"Untuk normalisasi harap dikembalikan seperti semula, yaitu sesuai ukuran sungai tersebut tetapi yang di luar pemukiman. Untuk bangkai-bangkai kapal kalau bisa sekalian diambil, walaupun sebenarnya itu adalah kewajiban sang pemilik untuk mengambilnya, namun sampai saat ini mereka masih diam-diam saja", imbuhnya. (kp/ humas).

Banjir di Pati Kian Surut, Normalisasi Sungai Juwana Bakal Menyeluruh

Banjir di Pati Kian Surut, Normalisasi Sungai Juwana Bakal Menyeluruh

KAAPNEWS.COM - Gabus, Meski curah hujan di Kabupaten Pati mulai berkurang, beberapa desa di tiga kecamatan Kabupaten Pati masih terendam air. Terlebih di Desa Mintobasuki Kecamatan Gabus yang di beberapa wilayahnya masih terendam banjir. Masyarakat di beberapa wilayah desa tersebut harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Jumat siang (1/2).

"Memang, dari tujuh kecamatan yakni Sukolilo, Kayen, Gabus, Jakenan, Juwana, Dukuhseti dan Pati yang wilayah yang tergenang air, tinggal beberapa desa yang masih terendam air yakni Desa Kasiyan Sukolilo, Desa Srikaton Kayen, dan Desa Mintobasuki serta Banjarsari di Kecamatan Gabus," ungkap Bupati Haryanto saat menyerahkan bantuan logistik di Desa Mintobasuki Jumat (01/02).

Dengan kondisi demikian, Bupati Haryanto berharap adanya penanganan lebih lanjut dari instansi terkait baik di tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Provinsi (Pemprov), hingga Pemerintah Pusat. Lantaran wilayah yang masih tergenang air diakibatkan luapan Sungai Juwana yang tidak dinormalisasi secara komprehensif.

"Harapannya untuk usulan yang saya ajukan ke BBWS maupun Kementrian PUPR agar sungai Juwana dinormalisasi secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir bisa segera terlaksana," jelasnya.

Bupati menjelaskan pihak yang berwenang melakukan normalisasi Sungai Juwana adalah Pemerintah Pusat meski lokasinya ada di Kabupaten Pati. Disamping itu, untuk melakukan normalisasi di sungai sepanjang 60 kilometer tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.

"Andaikata punya kewenangan, Pemkab Pati tidak mampu melaksanakan normalisasi. Lantaran anggarannya besar sekali, mungkin untuk satu tahun anggaran saja sudah habis untuk menangani normalisasi sungai Juwana saja," bebernya.

Bupati juga mengungkapkan, dana yang digunakan untuk normalisasi Sungai Juwana sesuai DED mendekati 1 triliun. Sebab dalam pelaksanaan normalisasi nantinya tidak hanya mengangkat sedimentasi dari dasar sungai saja. Cara itu akan percuma dan dalam waktu dekat sedimentasi pada sungai juga kembali terkumpul karena tidak ada penampungan air.
"Sebab dalam prakteknya nanti juga akan ada pembuatan bendungan dan jeti (dermaga), ketika tidak demikian sedimentasi akan kembali meninggi. Beberapa waktu lalu, kami juga diminta Pemerintah Pusat untuk pembebasan lahan di bantaran Sungai Juwana dan kami menyanggupi serta akan kami komunikasikan bersama kecamatan dan desa," urainya.

Pada akhir 2018 Pemkab Pati juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat kaitannya normalisasi Sungai Juwana. "Nanti akan kita lanjutkan untuk berkoordinasi lagi dan saya tidak pantang menyerah," ujarnya.

Hal demikian diupayakan oleh Bupati Haryanto, karena banjir tahunan yang melanda desa di beberapa kecamatan yang ada di sekitar bantaran Sungai Juwana. Akibatnya para petani yang bercocok tanam di wilayah tersebut merugi dan gagal panen, karena lahan pertaniannya tergenang air dengan intensitas yang cukup lama.

"Ada sekitar 700 hektar lahan pertanian dan petani harus merugi. Bahkan, ketika dikalkulasi total kerugian yang harus ditanggung petani mencapai dua miliaran pertahun," paparnya.

Dengan kondisi demikian Haryanto sangat mengharapkan tindakan nyata dari BBWS dan Kementerian PUPR agar menangani normalisasi Sungai Juwana secara komprehensif.

"Sehingga, dampak luapan sungai Juwana bisa diminamilisir dan tidak mengakibatkan banjir," tandasnya. (kp/ hms)

2019, Pati Dapat Jatah 65 Ribu PTSL

2019, Pati Dapat Jatah 65 Ribu PTSL

KAAPNEWS.COM - Kota, Bupati Pati Haryanto hari ini menghadiri acara sosialisasi Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, di ruang Pragolo Setda Pati.

Dengan bergantinya tahun dan terselesaikannya pemberkasan program PTSL tahun 2018, BPN Pati dan Bupati Haryanto beserta seluruh Forkompimda Pati, hari ini menghadiri sosialisasi program PTSL 2019 untuk 50 desa calon penerima program PTSL 2019.

"Meski PTSL 2018 belum selesai dibagikan, saat ini sudah disusul dengan program PTSL 2019", ujar Bupati.

Jika pada tahun 2018 Pati mendapatkan 45 ribu, maka pada 2019 Pati mendapatkan sebanyak 65 ribu.

"Ada yang berbeda dengan tahun lalu dimana jumlah desanya lebih banyak, sedangkan tahun ini jumlah desa lebih sedikit namun harus tuntas", imbuhnya.

Di tahun 2023 nanti, semua pensertifikatan di Kabupaten Pati ditargetkan sudah terselesaikan semua sehingga bila mana ada proses hukum terhadap tanah hanya antara pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat. "Tidak seperti saat ini yang mana selama ini masih bersandar pada C desa", lanjut Haryanto.

Akan tetapi perlu disayangkan, karena program yang sangat membantu ini, menurut Bupati, kadang-kadang menyisakan persoalan, permasalahan, yang timbul karena minimnya kepercayaan.

"Perlu diketahui bersama PTSL ini berbeda dengan PRONA, dimana PRONA ini sertifikat masal yang dibiayai pusat lebih banyak, nah kalau PTSL ini, dibiayai sebagian dan sisanya swadaya masyarakat dengan syarat tidak membebani masyarakat", terang Haryanto.

Yang jelas, imbuh Bupati, mengurus sertifikat melalui program PTSL lebih meringankan daripada mengurus secara reguler, di mana bila diurus secara reguler harus membayar BPHTB, PPH dan akan memakan biaya mencapai Rp 2 sampai 3 juta.

Haryanto dalam acara ini pun menghimbau, kepada desa yang masih dipimpin oleh Pj, agar mengajak kepala desa yang baru terpilih untuk turut mengurus dan mensosialisasikan program PTSL ini kepada masyarakatnya, agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan.

Sementara itu, Kepala BPN Pati, Yoyok Anwar Hadi mengatakan bahwa Program PTSL ini dikatakan sistematis lengkap lantaran pemohon selain mendapatkan patok yang akan digunakan sebagai batas, juga harus memfotocopy berkas - berkas dengan lengkap, kemudian melengkapi materai dan mempersiapkan foto copy berkas C desa secara lengkap pula.

"Oleh karena itu, kami memohon bantuan para Kepala Desa, agar program PTSL untuk masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Selain itu, kepala desa juga diharapakan dapat menyiapkan data - data yuridis", pinta Yoyok.

Selain itu, lanjut Yoyok, program PTSL ini memang diperuntukkan untuk pengurusan sertifikat untuk yang pertama kali.

"Karena sifatnya yang pertama kali, jadi untuk mengurus balik nama, pecah sertifikat dan lain - lain pun tidak bisa. Pertama kali yaitu berasal dari C desa ataupun tanah - tanah bengkok pun bisa", imbuhnya. (bp/ dok. humas)

Sungai Silugonggo Meluap, Banjir Rendam Rumah Warga Banjarsari Gabus

Sungai Silugonggo Meluap, Banjir Rendam Rumah Warga Banjarsari Gabus

KAAPNEWS.COM - Gabus, Curah hujan yang tinggi dalam seminggu ini di Wilayah pati berdampak banjir di sebagian wilayah Kecamatan Gabus. Banjir ini menggenangi daerah yang rutin terdampak tiap kali musim penghujan tiba, daerah rawan bencana banjir tersebut antara lain Desa Banjarsari Dukuh Biteng karena letak desa nya yang berada di bantaran sungai Silugonggo. Sabtu (26 Januari 2019)

Ada tiga rumah yang sudah mulai kemasukan luapan air sungai Silugonggo di Dukuh Biteng ini. Bersama Tagana Kab. Pati Sertu Edi Asluri anggota Koramil 19/Gabus selaku Babinsa Desa Banjarsari segera mengadakan pengecekan dan pemantauan keadaan banjir yang sudah mulai masuk ke rumah warga. Selain itu tim ini Tagana juga mempersiapkan perahu karet untuk mengantisipasi apabila banjir tersebut semakin membesar dan warga membutuhkan bantuan untuk evakuasi.

Mutadi Ketua tim Tagana Kabupaten Pati mengatakan kondisi curah hujan yang sangat tinggi sampai saat ini kemungkinan besar air sungai Silugonggo bisa semakin besar luapanya ke perkampungan warga, maka dari itu kita bersama anggota TNI khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Gabus Kab. Pati mempersiapkan diri untuk penaggulangan bencana supaya tidak terjadi korban jiwa.

“ Kerja sama dengan anggota Koramil ni sudah biasa kami lakukan, sehingga kami tidak canggung lagi untuk membantu warga yang terdampak banjir,” Imbuhnya (kp/ pd)

Bukan LGBT, Polres Pati Pastikan Dua Pria Viral di Trangkil Overdosis Narkoba

Bukan LGBT, Polres Pati Pastikan Dua Pria Viral di Trangkil Overdosis Narkoba

KAAPNEWS.COM - Pati, Sempat membuat geger warga, Polres Pati mengungkap kejadian di depan Pasar Trangkil Pati. Apalagi, saat ditemukan keduanya telanjang sambil pelukan di dalam mobil.

Setelah melakukan penyelidikan, Polres Pati akhirnya mengungkap kasus tersebut, dua lelaki yang diketahui warga Madura itu diketahui menggunakan sabu-sabu hingga overdosis.

Kapolres Pati AKBP Jon Wesly Arianto, S.I.K mengatakan, pada saat kejadian kedua pelaku memang hendak pergi ke Jakarta. Namun, sebelum mereka berangkat, mereka mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya.

“Sebelum berangkat, keduanya yakni M dan D yang diketahui warga Sampang, Madura, terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu. Sesampainya di SPBU Batangan, Pati, kedua pelaku kembali mengkonsumsi sabu-sabu, lalu melanjutkan perjalanan,” ungkapnya saat konferensi pers di depan kantor Satnarkoba Polres Pati, Jumat (28/12/2018).

Ketika melaju dari SPBU Batangan itu, seharusnya mereka mengambil jalan lurus hingga ke Kudus. Tetapi, keduanya malah belok kanan hingga berada di depan Pasar trangkil. Pada saat di TKP itu, bahan bakar mobil sudah habis, sehingga mobil terpaksa diberhentikan.

Ironisnya, disaat bersamaan itulah sabu-sabu yang dikonsumsinya itu bereaksi. Sehingga, keduanya kemudian membuka semua bajunya dan memakan kotoran mereka sendiri ketika berada di dalam mobil.

“Pada saat itu, ada seorang satpam yang melihat dan menegur pelaku, tetapi tidak dihiraukan. Satpam itu kemudian melaporkan ke Polsek Wedarijaksa dan petugas langsung datang ke TKP. Meskipun sudah disuruh keluar oleh petugas, tetapi mereka enggan membuka mobil sehingga petugas melakukan upaya paksa,” imbuhnya.

Kedua pelaku kemudian dibawa ke RSUD Soewondo untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan tes urin, kedua pelaku positif telah mengkonsumsi sabu-sabu. Bahkan, pihak kepolisian juga mengamankan sisa sabu-sabu yang tercecer di jok dan lantai mobil dengan jumlah 0.54 gram.

“Atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua pelaku tersebut, keduanya diancam dengan pasal 112 ayat 1 subsider 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan acaman hukuman 12 tahun penjara,” ungkap Kapolres. (kp/ dokumentasi Humas Polres Pati)