Pertahankan 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian di Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi

Pertahankan 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian di Jateng, Ahmad Luthfi: Tidak Ada Toleransi Alih Fungsi


Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmen menjaga lahan pertanian di wilayahnya, sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.



Dia memastikan, tidak akan menoleransi alih fungsi lahan sawah yang sudah berstatus lahan sawah dilindungi (LSD), termasuk untuk kepentingan pembangunan kawasan tertentu.



"Tidak boleh menggunakan lahan yang sudah LSD, itu sudah hukum alam," kata Luthfi, seusai kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026, di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).



Menurut Luthfi, larangan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi telah diatur secara tegas dalam regulasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan menggagalkan setiap upaya pembangunan, yang mencoba mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian.



"Tidak boleh, tidak boleh. Pasti kita gagalkan. Kementerian ATR juga sudah menyampaikan, jangan coba-coba mengambil alih lahan yang sudah LSD untuk diubah menjadi lahan yang kering," tegasnya.



Gubernur menambahkan, Pemprov Jateng berkomitmen mempertahankan sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian, agar tidak dialihfungsikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci menjaga ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.



"Saya pertahankan agar 1,5 juta hektare lahan pertanian di Jateng tidak dialih fungsi," tegasnya.



Terkait rencana pembangunan Kawasan Daya Karya Mandiri Pangan (KDKMP) di Kabupaten Sragen yang disebut memanfaatkan lahan cukup luas, Luthfi meminta masyarakat menyampaikan informasi, jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan.



"Kalau ada informasi, kasihkan saya. Nanti akan kita selidiki," katanya.



Mengenai sanksi atas pelanggaran alih fungsi lahan, Luthfi menyebut kewenangan tersebut berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Meski demikian, Pemprov Jateng tetap memiliki peran dalam proses pengawasan.



"Yang punya sanksi kan Kementerian ATR, bukan saya. Tapi saya sudah menyampaikan kepada bupati dan wali kota, kalau mengajukan ke kementerian itu selalu lewat provinsi. Pasti akan kita evaluasi," pungkasnya.

#pati #virals #fyp #story #jangkauansemuaorang