Kasdim Pati Sampaikan Sosialisasi Netralitas TNI Pada Pemilu Tahun 2024 Kepada Anggota Kodim Pati

Pati,KAAPnews.com

Untuk menjaga netralitas TNI pada pemilu tahun 2024, jajaran Kodim 0718/Pati menggelar sosialisasi kepada para prajurit serta PNS TNI Kodim 0718/Pati.Rabu,(18/10/2023).

Sosialisasi netralitas dan penegakan hukum di lingkungan TNI

bertempat di gedung Juang 45 kabupaten Pati dengan pemateri Kepala Staf Kodim (Kasdim) Pati Mayor Cba Maulana Muttaqin Fahmy.

Sosialisasi tersebut digelar dengan tujuan untuk mengingatkan kembali bagaimana posisi TNI pada pemilu agar para prajurit serta PNS TNI AD jajaran Kodim 0718/Pati semakin memahami tentang netralitas TNI.

Dalam sambutan Dandim 0718/Pati Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P yang dibacakan oleh Kasdim 0718/Pati bahwa netralitas TNI akan berpengaruh terhadap eksistensi TNI sebagai Bhayangkari Negara yang profesional dan solid.

"Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah Reformasi internal TNI dalam UU no 34 tahun 2004,"kata Dandim dalam sambutan tertulisnya.

Sementara itu Kasdim Pati dalam materi yang disampaikan mengingatkan penekanan dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M serta Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono bahwa netralitas TNI pada pemilu 2024 yakni:

1.Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

2.Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

3.Keluarga TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.

4.Tidak memberikan tanggapan, komentar dan menguploud apapun tentang hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

5.Dilarang berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari sehingga bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon.

6.Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslin yang diusung.(KN.Pendim)